Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

 

Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

admin - 11/06/2018, 12:48 WIB

Ketidaktersediaan informasi akurat mengenai perkebunan sawit di Indonesia termasuk luasan kebun sawit secara nasional, luasan ber-HGU, luasan sawit rakyat, dan luasan sawit dalam kawasan hutan menjadi persoalan utama dalam merancang kebijakan yang tepat untuk memperbaiki permasalahan di industri sawit. Dirjenbun (2016) menyatakan bahwa luasan kebun sawit Indonesia adalah sekitar 11.67 juta hektar, yang terdiri dari 4.76 juta hektar perkebunan rakyat, 6,15 juta hektar perkebunan swasta, dan 756 ribu hektar perkebunan negara. Namun, banyak pihak meragukan keakuratan data tersebut.

Selama ini, data tersebut bahkan sering tidak menjadi dasar penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah untuk menginterfensi dan membenahi industri sawit Indonesia dapat dikatakan tidak memiliki sasaran dan strategi yang jelas. Sebagai contoh, dalam kasus ISPO per Permentan no. 11/2015, ISPO hanya diwajibkan (mandatory) pada perusahaan perkebunan, sementara bersifat sukarela (voluntary) pada sawit rakyat dan kebun yang menyupplai kebutuhan energi. Dapat dicermati bahwa pertimbangan keputusan mandatory atau voluntary seakan hanya didasari oleh perbedaan kapasitas antara perusahaan dan sawit rakyat dalam memenuhi sertifikasi, tanpa mempertimbangkan kontribusi luasan sawit rakyat di skala perkebunan sawit nasional. Belum lagi, kontribusi kebun sawit ilegal dalam menyupplai kebutuhan produksi biodiesel oleh perusahaan yang sudah bersertifikat ISPO menjadi praktik yang terus terjadi. Lebih jauh lagi, kebijakan subsidi oleh pemerintah kepada perusahaan produsen biodiesel telah menguntungkan pengusaha secara utuh, sementara mengabaikan kondisi sawit rakyat yang memprihatinkan. Selama ini, dana subsidi biodiesel tersebut berasal dari penarikan biaya ekspor komoditas sawit (di luar pajak ekspor).

Melalui program Penguatan ISPO, ISPO yang baru diharapkan dapat dirancang kembali berdasarkan data-data informasi spasial yang dapat dipercaya, sehingga arah dan strategi kebijakan menuju industri sawit Indonesia yang lestari akan terbangun. Selain menjadi basis keputusan yang diambil dalam program Penguatan ISPO, pemetaan kebun sawit secara akurat mampu mengungkapkan potensi ekonomi sebenarnya dari industri sawit bagi pendapatan negara. Selain itu, jelasnya peta sawit dan batas-batas kawasan hutan juga dapat digunakan untuk mendukung usaha penegakan hukum dan resolusi atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Di balik itu smeua, semakin kuatnya basis penegakan hukum dan resolusi lahan berkonflik tentu baik untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan. 

 

Bagaimana proses pemetaan dilakukan?

Program Penguatan ISPO melakukan dua jenis pemetaan, yaitu pemetaan secara nasional dan pemetaan detail di beberapa daerah percontohan atau pilot. Kedua kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Auriga Nusantara (AURIGA), salah satu mitra KEHATI yang memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan ini.

Secara nasional, pemetaan ulang ini meliputi peta luasan perkebunan sawit, luasan ber-HGU, luasan sawit rakyat, dan luasan sawit dalam kawasan hutan. Pemetaan secara nasional dilakukan dengan menggunakan hasil pencitraan satelit (SPOT Imagery) dengan resolusi yang mencapai 6 x 6 m. Dari hasil pencitraan satelit ini luasan kawasan perkebunan sawit didigitasikan dengan menggunakan software Quantum GIS. Selain mengetahui luasan sawit dalam kawasan hutan, data HGU dan STD-B akan dimasukkan ke dalam peta tersebut, sehingga dapat diketahui luasan sawit berijin dan tidak berijin.

Proses pemetaan luasan sawit secara nasional sudah dimulai sejak Januari 2018 oleh sebuah tim yang terdiri dari enam belas ahli pemetaan AURIGA. Hingga saat ini, proses pemetaan sudah memasuki tahapan digitasi. Proses digitasi kawasan perkebunan sawit akan memakan waktu cukup lama dikarenakan pencirian kawasan kebun sawit pada hasil pencitraan satelit dilakukan secara manual. Proses tersebut sekurang-kurangnya membutuhkan waktu lima bulan. Peta secara nasional ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2018. 

Pemetaan regional dilakukan dengan menggunakan teknologi drone untuk mendapatkan gambaran spasial beresolusi tinggi, sehingga peta yang dihasilkan akan lebih mendetil. Pengerjaan peta regional ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu: pertama, perekaman informasi spasial dengan menerbangkan drone; kedua, penggabungan informasi spasial hasil drone dengan menggunakan software Agisoft Photoscan; ketiga, pendataan kepemilikan perkebunan sawit yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat yang memiliki perkebunan sawit; dan keempat, pengidentifikasian tipologi tutupan lahan dengan menggunakan software Quantum GIS.

Kegiatan pemetaan regional dilaksanakan di beberapa desa, di antaranya Desa Tepian Buah, Harapan Jaya, Bukit Makmur, Gunung Sari, Pandan Sari dan Labanan Makmur di Kabupaten Berau; Desa Alur Banning di Kabupaten Aceh Tenggara; Desa PIR ADB di Kabupaten Langkat; dan Desa Paranggean dan Kabuo di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hingga di quarter keempat Program Penguatan ISPO, pemetaan regional yang sudah rampung dilaksanakan adalah di Desa Tepian Buah. Proses pemetaan di Desa Tepian Buah dimulai sejak Januari 2018, melibatkan empat orang untuk menerbangkan drone dan mengumpulkan data kepemilikan kebun, dan dua orang untuk pengolahan data. Sementara di Desa PIR ADB dan Alur Baning, perekamaan spasial oleh drone dan penggabungan hasil pencitraan drone sudah dilakukan, dan sedang dalam proses selanjutnya. Proses pemetaan oleh drone dan pengumpulan data kepemilikan kebun di PIR ADB dan Alur Baning telah dimulai sejak Februari 2018 dan melibatkan sebuah tim yang terdiri dari empat ahli pemetaan AURIGA. Hingga pertengahan April 2018, proses pemetaan sudah memasuki tahap pengolahan data yang dilakukan pada oleh dua orang, dan peta selesai pada akhir April 2018.

Selain itu, kegiatan pemetaan di dua desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Desa Paranggean dan Kabuo) dan di lima desa lainnya di Kabupaten Berau (Desa Harapan Jaya, Bukit Makmur, Gunung Sari, Pandan Sari dan Labanan Makmur) mulai dilaksanakan secara berturut-turut di awal dan pertengahan Mei 2018. Sebuah tim yang terdiri dari empat ahli pemetaan AURIGA akan dilibatkan dalam proses perekaman spasial oleh drone dan pengumpulan data kepemilikan kebun sawit. Kegiatan perekaman spasial oleh drone dan penggabungan hasil pencitraan drone di tujuh desa tersisa ini akan dilakukan secara parallel, mengingat waktu program yang semakin terbatas. Program Penguatan ISPO menargetkan penyelesaian peta tujuh desa tersebut di pertengahan Juni. 

Pada tanggal 16 Mei 2016, dilakukan pengujian akurasi drone AURIGA terhadap hasil pencitraan satelit Continuous Operating Reference Station (CORS) milik Badan Informasi Geospasial (BIG) di Desa Labanan Makmur. Pengujian akurasi dilakukan untuk mengetahui apakah drone yang dipakai AURIGA telah sesuai dengan standar pemetaan oleh BIG yang menjadi acuan resmi berbagai pemetaan yang dilakukan di Indonesia. Setelah pengujian akurasi, selanjutnya AURIGA dan BIG akan bersama-sama menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pemetaan sawit rakyat di tingkat desa dengan menggunakan drone. Proses pengujian akurasi dan inisiasi penyusunan NSPK melibatkan berbagai pihak terkait (termasuk Kementerian Pertanian, Litbang KPK, BPDP-KS, dan BIG) dengan harapan peta yang dihasilkan dari kegiatan ini nantinya dapat diterima secara luas.

 

Apa saja temuan dari kegiatan pemetaan?

Hingga di quarter keempat program Penguatan ISPO, pemetaan Desa Tepian Buah di kabupaten Berau telah mampu menerangkan tipologi-tipologi tutupan lahan di desa dengan luas 16,558.76 hektar tersebut, lihat figure 1. Identifikasi tipologi-tipologi tutupan lahan dapat memberikan gambaran jelas terkait penguasaan lahan secara de jure dan de facto, sehingga intervensi untuk memperbaiki keadaan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran. Selain itu, data kepemilikan sawit rakyat juga mampu mengungkapkan luasan dan status lahan yang dikuasai oleh petani, lihat figure 2. 

Pemetaan Desa Tepian Buah telah mampu menjelaskan pelanggaran-pelanggaran terkait alokasi lahan desa, seperti penanaman sawit rakyat di kawasan hutan, penanaman sawit perusahaan di luar batas HGU, dan penanaman sawit rakyat di APL tanpa STDB. Pemahaman lain yang didapatkan dari peta yang akurat tersebut juga mampu menjelaskan bahwa perambahan hutan oleh masyarakat juga didorong oleh kecilnya alokasi APL yang tersedia di desa tersebut. Dari total luas Desa Tepian Buah, alokasi lahan telah didominasi oleh HPH PT Inhutani Unit Labanan (86.9%) dan HGU PT Natura Pasifik Nusantara (5.5%), sehingga APL tersisa untuk budidaya masyarakat sekitar 6.9% dan untuk pemukiman sekitar 0.7%, lihat gambar 3. Alokasi APL yang kecil menjadi semakin kecil ketika sebagian telah dikuasai oleh pemodal besar seperti perusahaan melalui kepemilikan mereka akan HGU. 

 

Figure 1. Tipologi Tutupan Lahan di Desa Tepian Buah.

 

 

 

Figure 2. Sebagian Data Hasil Pendataan Sawit Rakyat selama Pemetaan di Desa Tepian Buah.

Figure 3. Alokasi Lahan di Desa Tepian Buah.

 

Bagaimana tindak lanjut kegiatan pemetaan tersebut?

Setelah identifikasi dan analisa tipologi tutupan lahan di Desa Tepian Buah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana intervensi untuk membereskan permasalahan lahan yang ada, sekaligus sebagai upaya untuk mempersiapkan sawit masyarakat menuju sertifikasi ISPO. 

Dari tingkat kesulitan, intervensi yang paling memungkinkan untuk segera dilakukan adalah menyiapkan petani sawit di kawasan APL untuk mendapatkan STD-B, kemudian selanjutnya SHM. Selain itu, sawit perusahaan yang ditanam diluar HGU akan diusahakan untuk dapat dikelola oleh desa dan HGU yang belum ditanami untuk dapat diciutkan demi melebarkan ruang bagi aktivitas masyarakat desa di kawasan APL. Sementara itu, sawit rakyat dan lahan tergarap yang merambah ke kawasan hutan akan terus dicarikan jalan keluarnya, apakah melalui pelepasan kawasan hutan atau kemitraan bersama PT Inhutani. 

Seluruh intervensi yang sedang direncanakan telah dimasukkan ke dalam rancangan RPJMDesa, dengan harapan intervensi-intervensi tersebut dapat diimplementasikan selama enam tahun mendatang. Penyusunan rancangan RPJMDesa melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa, terutama perangkat organisasi desa seperti Kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Organisasi desa tersebut kemudian membentuk sebuah tim khusus (tim sebelas) yang bertanggungjawab atas proses penyusunan RPJMDesa. Penyusunan RPJMDesa di Desa Tepian Buah, selama ini didampingi oleh IRE, salah satu grantee dalam Program Penguatan ISPO. Untuk melancarkan pelaksanaan intervensi-intervensi yang telah direncanakan, Program Penguatan ISPO telah dan akan terus membuka komunikasi dengan berbagai penentu kebijakan di level regional, seperti Bupati Berau, Dinas Kehutanan Berau dan Kalimantan Timur, dan Dinas Perkebunan Berau dan Kalimantan Timur.

 

Apa saja tantangan selama kegiatan pemetaan?

Suksesnya kegiatan pemetaan di desa menuntut partisipasi masyarakat yang tinggi, namun seringnya memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penelitian adalah tantangan tersendiri. Hal ini dipengaruhi oleh seringnya penelitian yang dilakukan di desa-desa menempatkan masyarakat sebagai objek studi yang tidak perlu tahu-menahu mengenai penelitian yang sedang dilakukan terhadap mereka. Belum lagi, seringkali, ketika penelitian selesai, masyarakat tidak diinformasikan terkait hasil yang diperoleh. Di Desa Tepian Buah, kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan pemetaan juga dipengaruhi oleh intervensi perusahaan sawit di wilayah tersebut. Perusahaan menyebarkan isu bahwa pemetaan yang dilakukan akan memperjelas status illegalitas sawit masyarakat yang merambah hutan, sehingga perusahaan tidak bersedia membeli sawit dari masyarakat lagi. Sementara itu, kami menduga intervensi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan untuk nantinya menekan harga beli sawit dari masyarakat dan mempersulit kemungkinan terungkapnya sawit perusahaan yang ditanam di luar HGU.

Selain itu, ketidakjelasan data administrasi masyarakat yang menggarap lahan perkebunan sawit di beberapa desa, kami prediksikan, akan menjadi tantangan bagi intervensi yang akan dilakukan untuk memperjelas status lahan di suatu desa. Sebagai contoh, banyak temuan mengungkapkan pengelolaan perkebunan sawit di Desa Tepian Buah dilakukan oleh seorang dengan KTP dari desa lain dan bahkan beberapa di antaranya tidak memiliki KTP sama sekali.

 

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca