Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

 

Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

admin - 11/06/2018, 12:57 WIB

Sebagai produser dan eksportir produk kelapa sawit terbesar dunia, industri kelapa sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Di tahun 2017, industri tersebut adalah penyumbang devisa terbesar, mencapai Rp 306 triliun, melebihi devisa dari sektor pariwisata dan industri minyak dan gas bumi. Selain itu, industri kelapa sawit turut berkontribusi 16% dari total nilai ekspor nasional. 

Namun, besarnya ekonomi perdagangan produk sawit mulai terusik oleh isu-isu terkait sustainability. Semakin maraknya gaung isu sustainability dari negara-negara buyers seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia telah mendorong Indonesia untuk terus membenahi tata kelola kelapa sawit nasional. Isu-isu sustainability yang sering dilemparkan pada industri kelapa sawit Indonesia adalah terkait kontribusinya dalam peningkatan emisi gas rumah kaca, pembakaran hutan, deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut, turunnya keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan pelanggaran HAM. Tak mengherankan, di tahun 2015 negara-negara Uni Eropa mengumumkan keputusan untuk hanya akan membeli produk kelapa sawit yang sustainable. 

 

ISPO, solusi Indonesia untuk kelapa sawit berkelanjutan

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah skema sertifikasi kelapa sawit yang mencoba menjawab tuntutan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kerangka regulasi ISPO terus mengalami perbaharuan, dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011 menjadi Permentan No. 11 Tahun 2015. Melalui skema sertifikasi ISPO, sertifikat pengakuan pemenuhan aspek sustainability diberikan kepada pelaku usaha (perusahaan dan perkebunan rakyat) atas persetujuan komisi ISPO (Kementerian Pertanian) setelah dilakukannya proses audit oleh lembaga sertifikasi (pihak swasta)

Di tahun 2017, ISPO telah mengakui 12 lembaga sertifikasi dan 1,184 auditor, 8 lembaga konsultan dan 1 lembaga penyelenggaraan pelatihan auditor ISPO. Di tahun 2017, 246 pelaku sudah memiliki sertifikasi ISPO, meliputi 342 Perusahaan, 1 Asosiasi (Asosiasi Amanah di Kab. Pelelawan, Riau), dan 3 KUD (Karya Mukti Kab. Bungo, Tani Subur Kab. Kotawaringin Barat & Sejahtera Plasma Pinago Utama Kab. Musi Banyuasin), dengan luasan total perkebunan sawit 2,041,548.80 hektar dan total produksi CPO 8,757,839.40 ton. Dengan jumlah 2000 total perusahaan dan luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14 juta hektar, capaian ISPO dapat dikatakan masih kurang menggembirakan.

 

Apa saja permasalahan ISPO?

Secara umum, permasalahan ISPO sebagai sebuah skema sertifikasi antara lain: tata kelola dan arsitektur sertifikasi yang tidak efektif, prosedur sertifikasi yang lama, kurangnya kompetensi auditor, dan ketidaksiapan pelaku usaha. Salah satu permasalahan mendasar dari ISPO adalah tidak adanya keleluasaan Lembaga Sertifikasi untuk benar-benar menjadi third party. Komisi ISPO memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan sertifikasi dengan mekanisme panel yang menyertakan anggota Komisi ISPO. Selain itu, ketidakjelasan mekanisme penyampaian keluhan dan kurangnya transparansi hasil audit turut mengiringi permasalahan implementasi. Ditambah lagi, peraturan perundangan yang bertentangan satu sama lain, koordinasi yang lemah, dan ego sektoral masih menjadi kendala dalam keberjalanan ISPO sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Permasalahan-permasalahan semacam ini telah membuat kredibilitas sertifikasi ISPO dipertanyakan oleh banyak pihak. Tak mengherankan, selama enam tahun implementasi, ISPO belum mampu menjadi instrumen efektif untuk mengendalikan dampak negatif dari industri kelapa sawit.

 

Penguatan ISPO, mengapa dibutuhkan?

Kesempatan untuk melakukan pembenahan industri kelapa sawit di Indonesia cukup terbuka, terutama saat Presiden mengutarakan komitmen untuk melakukan moratorium sawit.  Ini merupakan momentum bagi Indonesia melakukan reformasi industri kelapa sawit untuk menjadi lebih kompetitif dan mengedepankan aspek keberlanjutan. 

Sejalan dengan itu, di bulan Juni 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta untuk merancang dan memulai Program Penguatan ISPO. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System), tim Penguatan ISPO dibentuk. Tim tersebut beranggotakan kementerian terkait, CSO/ NGO, lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi, dan akademisi.

Program Penguatan ISPO diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO yang benar dan konsisten. Perbaikan sistem sertifikasi, penanganan deforestasi dan penyiapan perkebunan sawit rakyat menjadi fokus utama dari Penguatan ISPO. Selanjutnya, program ini juga akan fokus pada peningkatan keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global. Untuk mencapai itu semua, program Penguatan ISPO akan meningkatkan kerangka peraturan ISPO dari Permentan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). 

Komponen penting dalam Rancangan Perpres ISPO adalah: 1) memperbaiki tata kelola Sertifikasi ISPO dengan membuka ruang partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi; 2) menata ulang kelembagaan Komisi ISPO dari sisi keanggotaan, tugas, fungsi, dan integritas Komisi ISPO; 3) meletakkan fungsi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sistem sertifikasi ISPO; 4) memperkuat Lembaga Sertifikasi sebagai lembaga independen yang kredible; 6) menaikkan standar dan persyaratan sertifikasi ISPO termasuk di dalamnya memperlakukan pekebun kecil/ swadaya secara lebih baik dan adil; 7) meningkatkan perhatian terhadap persoalan deforestasi, konversi lahan gambut, dan emisi gas rumah kaca; dan 8) Membangun pemantauan independen yang kredible.

 

Proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ISPO

Proses penyusunan rancangan Perpres untuk ISPO yang baru menjunjung prinsip transparansi dan pelibatan multi-pihak. Untuk itu, kegiatan Konsultasi Publik (KP) di empat regional (Pekanbaru, Pontianak, Palu, dan Sorong) diselenggarakan untuk menampung berbagai aspirasi dari berbagai pihak dalam industri sawit di daerah dan nasional. Proses perancangan ulang ISPO mencoba mengidentifikasi kekurangan dari implementasi ISPO selama ini. Agenda awal pembahasan rancangan Perpres berfokus pada perbaikan tata-kelola industri sawit dan Prinsip dan Kriteria sertifikasi. Perbaikan Prinsip dan Kriteria ISPO yang baru diharapkan mampu meningkatkan implementasi sustainable practices dalam industri kelapa sawit nasional.

 

Gambar 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik di Sorong, Papua

 

Catatan publik terhadap proses Penguatan ISPO

Pada tanggal 28 Januari 2018, beberapa NGO yang tegabung Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia mengeluarkan pernyataan pers menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses penguatan ISPO hanya berlangsung hingga September 2017 (konsultasi publik terakhir), selebihnya rapat-rapat tertutup tanpa sepengetahuan publik.

Terkait pembatalan penyebaran Draft Perpres hasil dari konsultasi publik untuk disampaikan kepada publik melalui Konsultasi Publik Nasional atau website resmi Program Penguatan ISPO, Kemenko Perekonomian saat ini telah menyebarluaskan Draft Perpres tersebut melalui berbagai sumber. Saat ini, organisasi-organisasi publik terkait sudah dapat membaca dan mengawasi langsung Draft Perpres tersebut. Hal ini dilakukan oleh Kemenko Perekonomian untuk menunjukkan komitmen pemerintah terkait pendekatan multi-stakeholder.

 

Diplomasi ISPO

Perundingan terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Program Penguatan ISPO. Perundingan Internasional penting untuk dilakukan agar ISPO dapat diakui dan diterima oleh pasar global. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mencoba berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Melalui IEU-CEPA, Pemerintah Indonesia mendiskusikan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu materi perundingan. Upaya perundingan melalui IEU-CEPA telah dijajaki sejak Juli 2016.

 

Gambar 2. Diplomasi Indonesia dalam perundingan CEPA

 

Update dari penyusunan rancangan Perpres ISPO

Saat ini proses penyusunan rancangan Perpres ISPO sudah mendekati akhir. Penyusunan materi rancangan Perpres ISPO telah dilakukan secara mendetil. Kekosongan yang ada pada ISPO yang lama sudah dijawab melalui Program Penguatan ISPO. Pesan justifikasi mengapa Program Penguatan ISPO ini menjadi penting dan rancangan Perpres ISPO akan segera diserahkan kepada Presiden.

Jadi, sudah siapkah kita menyongsong masa depan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan?

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca