Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

 

Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

admin - 11/06/2018, 13:10 WIB

Sebagai salah satu subyek khusus sertifikasi dalam Penguatan Sistem Sertifikasi ISPO, pelaku perkebunan rakyat atau petani swadaya dituntut untuk mampu turut aktif dan terintegrasi dalam sistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penerapan ISPO akan dilakukan secara mandatori hingga ke tingkat petani swadaya sebagai salah satu kunci utama untuk mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut mendorong reposisi kajian dalam diskursus perkebunan kelapa sawit, dari orientasi kepada perkebunan besar menuju perkebunan rakyat, agar dapat menjawab tantangan implementasi ISPO pada tataran petani swadaya.

Keberagaman tipologi petani swadaya di Indonesia memerlukan kajian komprehensif untuk menghasilkan usulan model pelaksanaan ISPO yang efektif dan efisien di tingkat petani swadaya. Guna penyusunan model pelaksanaan tersebut, Program Revamping ISPO Yayasan KEHATI bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3-IPB) selama periode 16 Oktober 2017 – 30 Juni 2018. Studi identifikasi model dilakukan melalui penelitian lapangan pada minimum tiga tipologi primer di lokasi intervensi di provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Jambi, serta dua tipologi non-primer di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Metode yang digunakan dalam studi adalah wawancara terstruktur terhadap total 350 responden di kelima provinsi. Kuesioner yang diajukan mencakup tujuh aspek, yaitu karakteristik rumah tangga, pola penguasaan aset produksi rumah tangga, usaha tani kelapa sawit swadaya, pola penguasaan lahan, pengetahuan responden tentang ISPO, 4 Prinsip dan Kriteria utama (PnC) ISPO, struktur nafkah rumah tangga petani, dan pola jender dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Data primer yang didapatkan diolah menjadi Analisa Kesenjangan (Gap Analysis) atas tingkat kesiapan petani swadaya terhadap 4 PnC utama ISPO, yaitu: 1) Legalitas lahan dan kebun swadaya, 2) Organisasi pekebun dan pengelolaan kebun swadaya, 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kebun swadaya, dan 4) Peningkatan usaha berkelanjutan.

Analisa Kesenjangan ini kemudian menjadi masukan bagi penyusunan rekomendasi akademik untuk dapat mendorong terwujudnya reforma agraria dan penguatan desa adat sebagai upaya membuka akses kepemilikan, pengusahaan, dan pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan. Selain itu, Analisa Kesenjangan ini juga dapat digunakan sebagai dasar bagi pengorganisasian dan diseminasi pengetahuan sebagai upaya mendorong terciptanya gerakan sosial yang berimplikasi pada pembangunan keberlanjutan dan keberterimaan pasar atas produk petani kelapa sawit swadaya.

 

Proses studi kesiapan sawit rakyat

Selama periode Oktober – minggu kedua Desember 2017, Tim Peneliti PSP3-IPB yang diketuai Dr. Arya Hadi Dharmawan, dengan para ahli Dr. Eka Intan Kumala Putri, Dr. Baba Barus, Dr. Rilus A. Kinseng, Dr. Ekawati S, serta Ir. Fredian Tonny Nasdian, M.S., beserta jajaran manajemen penelitian dan tim aksi dan riset lapangan lainnya telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan terkait Pra-Survey. Secara berturut-turut, pra-survei dilakukan di Jambi pada 30 November - 3 Desember 2017, Kalimantan Timur pada 3 - 7 Desember 2017 di Kalimantan Timur, Riau pada 10 - 13 Desember 2017 di Riau, Kalimantan Tengah pada 10 -14 Desember 2017, dan Kalimantan Utara pada 13 - 16 Desember 2017. Kegiatan ini melibatkan peran aktif mitra jejaring PSP3-IPB yang terdiri dari para petani dan tokoh masyarakat dari lokasi penelitian, pemerintah desa dan kecamatan, SKPD terkait, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelaku bisnis.

Identifikasi responden dan titik wilayah intervensi pra-survei di masing-masing provinsi dilanjutkan dengan kegiatan survei. Survei yang dilakukan selama periode 22 November sampai dengan 31 Desember 2017 melibatkan total 350 responden dari lima provinsi. 

 

Bagaimana kesiapan sawit rakyat?

Terkait penguasaan lahan, Desa Natai Baru, Kalimantan Tengah, memiliki persentase serta rerata luasan lahan sawit maupun non sawit tertinggi di di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dibandingkan di lokasi penelitian lainnya, lihat Figure 1. Sebanyak 37.9% lahan sawit dengan rerata luasan 2.70 ha, serta 52.3% lahan non-sawit dengan rerata luasan 3.73 ha berada di KBK Hutan Produksi Desa Natai Baru. 

Persentase lahan sawit di KBK yang terendah, yaitu dibawah 5% dengan rerata luasan lahan 0.03 ha berada di Desa Terantang Manuk, Riau. Desa ini juga tidak memiliki lahan non-sawit di KBK. Desa ini memiliki pemangku adat yang berperan aktif dalam pengurusan wilayah desa seperti dalam melakukan pengurusan perizinan resmi enclave atas tanah ulayat kepada pendatang dari pulau Jawa, maupun dalam mempertahankan wilayah kampung asli sebagai bagian dari wilayah desa dan tidak menjadi milik perusahaan.

Figure 1. Struktur Penguasaan Lahan

 

 

Sementara itu, terkait kesenjangan petani swadaya terhadap 4 PnC ISPO, Desa Bagan Laguh, Riau, menunjukkan tingkat kesenjangan tertingggi di banding wilayah studi lainnya, lihat Figure 2. Di sisi lain, Kel. Bukit Merdeka, Kalimantan Timur, menunjukkan tingkat kesenjangan terendah, lihat figure 3.

Figure 2. Gap Analysis PnC ISPO Tertinggi – Desa Bagan Laguh

 

 

Figure 3. Gap Analysis PnC ISPO Terendah – Kel. Bukit Merdeka

 

 

Secara keseluruhan, analisa kesenjangan petani swadaya terhadap 4 PnC ISPO mengungkapkan bahwa kesenjangan tertinggi hingga terendah terjadi secara berturut-turut sebagai berikut: Prinsip I - Legalitas Pekebun Swadaya; Prinsip II – Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Pekebun Swadaya; Prinsip III – Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; dan Prinsip IV – Peningkatan Usaha Berkelanjutan, lihat Figure 4.

Figure 4. Peringkat Kesenjangan Terhadap 4 PnC ISPO

 

Figure 5 menunjukkan bahwa dari keseluruhan lokasi studi, para petani swadaya di Kelurahan Bukit Merdeka, Kalimantan Timur, memiliki tingkat kesiapan tertinggi terhadap ISPO, yaitu 61.30%. Sedangkan Kelurahan Parenggean, Kalimantan Tengah, memiliki tingkat kesiapan terendah, yaitu 47%. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa belum ada petani swadaya di lokasi studi yang 100% siap untuk sertifikasi ISPO.

Hasil penelitian atas kesiapan petani swadaya terhadap ISPO memberikan indikasi bahwa pekebun dan komunitas pekebun kelapa sawit swadaya sedang mengalami perubahan sosial dan penetrasi pembangunan dengan sumber eksternal, yaitu: (1) Kebijakan pemerintah yang belum memberdayakan pekebun dan komunitas pekebun kelapa sawit swadaya; (2) Penetrasi dan kapitalisasi perusahaan perkebunan kelapa sawit besar telah menyebabkan ketidakberdayaan pekebun kelapa sawit swadaya baik pada aras rumahtangga maupun pada aras komunitas pekebun kelapa sawit swadaya, terutama pada pekebun-pekebun kelapa sawit swadaya lapisan bawah dan menengah; dan (3) Migrasi dari daerah-daerah lainnya juga turut menciptakan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit swadaya yang statusnya ilegal, karena keberadaannya dalam kawasan hutan negara maupun yang telah dialihfungsikan kepada perusahaan swasta.

Figure 5. Indeks Kesiapan Petani Swadaya Terhadap ISPO

 

Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Dalam diskusi terarah (Focus Group Discussion / FGD) yang diselenggarakan PSP3-IPB bulan Maret 2018, hasil studi di tiga tipologi primer (Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Jambi) telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan setempat. FGD ini berhasil mengumpulkan masukan untuk menyiapkan petani swadaya menuju ISPO agar dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap implementasi ISPO.

Dalam Lokakarya Sawit Rakyat Menuju ISPO yang diadakan oleh Program Revamping ISPO, Yayasan KEHATI di Jakarta 19 Maret 2018, PSP3-IPB memberikan kesimpulan bahwa kunci implementasi ISPO adalah “pendampingan” yang dilakukan secara kolaboratif antara LSM, perusahaan swasta, dan pemerintah. Melalui Policy Brief yang disusun sebagai salah satu keluaran studi ini, PSP3-IPB juga mengusulkan penyusunan desain kelembagaan perkebunan sawit swadaya dengan menggunakan pendekatan dan metode perencanaan partisipatif dalam perancangan sumberdaya manusia, sumberdaya perkebunan kelapa sawit, dan penataan ruang mikro (areal perkebunan kelapa sawit swadaya). 

Untuk selanjutnya, PSP3-IPB akan melakukan pendampingan untuk meningkatkan kesiapan perkebunan sawit rakyat terhadap sertifikasi ISPO. Kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan di Desa Parenggean dan Kabuo, Prov. Kalimantan Tengah, dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Pendampingan yang diiringi dengan serangkaian sosialisasi dan diskusi partisipatif tingkat desa ini diharapkan mampu membentuk kelembagaan perkebunan sawit swadaya tingkat desa. Sehingga kerjasama antara komunitas pekebun kelapa sawit swadaya dan pemangku kepentingan dapat berlangsung secara lebih intensif demi perkebunan sawit rakyat berkelanjutan.

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca