Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

Momentum Reformasi Industri Sawit Nasional

Momentum Reformasi Industri Sawit Nasional

admin - 15/04/2019, 10:56 WIB

Reformasi tata kelola industri sawit mendesak untuk dilaksanakan. Di tengah pasar minyak nabati global yang semakin kompetitif, minyak sawit harus menunjukan daya saingnya. Sejak diperkenalkan Belanda di penghujung abad 19, spesies kelapa sawit (Elaeis guineensis) kini telah berkembang menjadi komoditas strategis nasional. Buktinya, ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya mencapai US$ 22,9 miliar atau 15% dari total ekspor Indonesia (BPS, 2017). Namun, jangan hanya mengandalkan keunggulan produktivitas, minyak sawit harus memenuhi konsep perkebunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar, yaitu legalitas, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pilar pertama adalah legalitas. Konsep bisnis yang berkelanjutan itu harus legal dan menjadi kunci kepatuhan pelaku usaha. Namun, faktanya banyak perusahaan telah memulai aktivitas perkebunan sawit dengan hanya berizinkan lokasi, sebagian memiliki izin usaha perkebunan (IUP), dan tidak banyak memiliki hak guna usaha (HGU). Di Provinsi Riau saja ditemukan 1,7 juta hektare sawit tidak berizin (Pansus DPRD Riau, 2016).

Penegakan hukum atas pelanggaran itu seringnya tumpul. Perlindungan dari pemegang kuasa baik di tingkat daerah maupun nasional menjadi salah satu penyebab rusaknya mekanisme penegakan hukum. Selain itu, dokumen legalitas lahan yang diterbitkan seringnya tumpang tindih dengan izin-izin lain. Untuk itu, integrasi program kebijakan satu peta memang harus disegerakan.

Pilar kedua adalah ekonomi. Ekonomi sawit yang digadang-gadang sebagai penyumbang nilai ekspor terbesar nasional menimbulkan pertanyaan krusial: siapa yang menikmati besarnya nilai ekonomi industri ini?

Jawabannya sederhana yaitu pengusaha dan elite politik. Masyarakat desa yang sering kali merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan dan konflik sosial hanya menjadi korban. Padahal, diplomasi internasional sering menggaungkan “pembangunan perkebunan sawit demi pemerataan ekonomi dan meretas kemiskinan pedesaan”.

Di tingkat desa, petani-petani sawit berada pada level terendah dalam rantai pasok dan tidak memiliki posisi-tawar terhadap produksi buah sawit yang mereka jual. Ditambah lagi, dengan kapasitas berkebun dan manajemen keuangan yang seadanya, mereka rentan terpuruk dalam industri ini. Sudah saatnya, industrilisasi sawit nasional kembali dimulai dari sawit rakyat, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat, bukan sekedar menjadi penonton setia.

Tidak optimalnya negara menangkap manfaat ekonomi dari sektor sawit adalah salah satu penyebab dari masalah ini. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2015 menunjukan penerimaan pajak dari sektor sawit hanya Rp 22,2 triliun atau 2,1% dari total penerimaan pajak. Padahal menurut studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016, potensi penerimaan negara dari pajak di sektor ini mencapai Rp 45-50 triliun.

Studi KPK juga menunjukkan tren penerimaan pajak dari sektor sawit yang stagnan dan cenderung turun kian tahunnya; padahal produksi, ekspor dan harga sawit relatif stabil dan meningkat. Hal ini ditenggarai oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang kian menurun. Terungkap dari data DJP pada 2015, tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan perorangan masing-masing hanya sekitar 46,34% dan 6.32%. Belum lagi, penggelapan pajak sering dilakukan melalui pembentukan perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak, seperti Singapura.

Pilar ketiga dan keempat adalah lingkungan dan sosial. Pembangunan perkebunan sawit di Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah menyebabkan degradasi kawasan hutan dan memicu konflik lahan. Temuan Auriga pada 2018 menunjukkan 3,4 juta hektar sawit berada dalam kawasan hutan. Belum lagi, pembakaran hutan dan gambut yang memuncak di tahun 2015, menjadikan Indonesia salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada 2015 menjelaskan bahwa ekspansi perkebunan sawit menjadi pemicu utama 127 konflik lahan perkebunan di Indonesia.

Pengenaan tarif pajak rendah dan tidak progresif terhadap sektor bisnis berbasis lahan telah memperparah degradasi lingkungan dan konflik sosial. Sudah selayaknya tarif pajak sektor sawit dinaikan dan bersifat progresif, yakni mengikuti luasan lahan yang terpakai atau dampak negatif (externalities) yang dihasilkan. Pajak progressif adalah kompensasi atas dampak lingkungan dan sosial, sehingga pelaku usaha akan lebih berhati-hati bertindak.

Memanfaatkan momentum

Atas berbagai kelemahan tersebut, kritik internasional terhadap sawit Indonesia semakin nyaring terdengar. Meski EU, pasar 15% eksport CPO Indonesia, telah menunda penghapusan biofuel berbasis sawit sebagai salah satu energi terbarukan dalam RED-II hingga 2030, namun negara-negara lain, seperti Norwegia, telah terang-terangan mengambil sikap untuk menghentikan import produk sawit Indonesia. Amerika Serikat, dengan alasan sama meningkatkan bea-masuk-anti-dumping bagi sawit Indonesia.

Selayaknya, Indonesia harus memanfaatkan desakan internasional sebagai momentum untuk membenahi industri sawit. Pada 2016, Indonesia sudah memulai membenahi sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, penguatan sertifikasi ISPO tidak akan berarti apa-apa tanpa penyiapan pra-kondisinya. Pembenahan harus mencakup skema jangka panjang (roadmap) untuk pembangunan industri sawit berkelanjutan, dimana ISPO menjadi salah satu instrumen penjamin kepatuhan pelaku usaha.

Sudah sepatutnya Indonesia mendirikan sebuah institusi khusus, sebagaimana Malaysia memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) dan Malaysian Palm Oil Council (MPOC), untuk mengurus segala tata kelola komoditas andalan nasional ini. Industri sawit yang telah begitu besar tidak mampu lagi dikelola secara bersama-sama dengan komoditas perkebunan lainnya. Melalui institusi baru tersebut, reformasi dapat diarahkan pada perbaikan manajemen data, perizinan, pengawasan, perpajakan, penegakan hukum, dan pemberdayaan sawit rakyat melalui industrialisasi.

Indonesia dapat melihat sustainability controversy terhadap komoditas sawit yang sedang berlangsung di panggung dunia melalui dua cara: semata-mata perang dagang atau semata-mata keberlanjutan. Saya meyakini jika perang dagang adalah hanya pandangan yang diamini pemerintah, maka komitmen untuk benar-benar membenahi tata kelola sawit nasional tak akan menemukan titik temu. Sebaliknya, dengan melihat dua pandangan tersebut secara berimbang, maka kritik global dapat dijawab, sekaligus juga menjamin manfaat industri sawit bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Ichsan Saif, Peneliti Kebijakan Sawit, Yayasan KEHATI

Artikel ini juga sudah diterbitkan pada kolom opini Kompas.id, 21 Juli 2018 dan dapat diakses di https://kompas.id/baca/opini/2018/07/21/momentum-reformasi-industri-sawit-nasional/

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca