Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

Kondisi Pemungkin untuk Keberhasilan ISPO

Kondisi Pemungkin untuk Keberhasilan ISPO

admin - 15/04/2019, 11:10 WIB

Sejak 2016, pemerintah Indonesia telah mengerjakan ulang skema sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). ISPO yang baru dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tata kelola kelapa sawit melalui instrumen sertifikasi yang digerakkan oleh negara.

Revisi ini diperlukan karena hasil ISPO sebelumnya dianggap kurang menggembirakan. Perubahan mendasar dalam upaya pengerjaan ulang ini termasuk untuk mengubah peraturan dari peraturan menteri (Permentan) ke peraturan presiden (Perpres). Pertanyaan kemudian muncul: Dengan merefleksikan hasil ISPO sebelumnya, kondisi pendukung seperti apa yang diperlukan untuk membuat ISPO baru berfungsi? Pertanyaan ini harus dijawab untuk memahami bagaimana ISPO berpotensi membuat perubahan di sektor minyak sawit Indonesia.

Kondisi pendukung pertama harus didukung oleh data yang akurat dan lengkap tentang sektor minyak kelapa sawit nasional. Misalnya, saat ini, lembaga pemerintah melaporkan berbagai ukuran perkebunan kelapa sawit di negara ini. Menurut data Kementerian Pertanian pada 2015, total area perkebunan kelapa sawit adalah 11,24 juta hektar, tetapi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), luasnya 10,75 juta ha. Selanjutnya, penelitian independen yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah juga menunjukkan jumlah yang berbeda. Misalnya, menurut sebuah studi oleh Auriga (2018), perkebunan kelapa sawit negara itu mencakup 16,64 juta ha. Dan ini bahkan tidak menyebutkan bahwa data penting lainnya, seperti kepemilikan perkebunan kelapa sawit (perusahaan, pemerintah, atau petani kecil), perkebunan di kawasan hutan, usia perkebunan dan rantai pasokan bisnis, masih membingungkan. Beberapa data bahkan tidak ada.

Tanpa memiliki data yang akurat dan lengkap dari sektor minyak kelapa sawit nasional, kebijakan pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat. Ini sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat mendorong reformasi.

Misalnya, agar relevan dengan ISPO, ISPO yang baru akan membahas kapasitas petani dalam mematuhi sertifikasi ISPO. Untuk mendukung gagasan ini, pemerintah juga telah menyiapkan program penanaman kembali untuk perkebunan rakyat untuk meningkatkan kapasitas mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa program penanaman kembali akan menguntungkan petani kecil yang dituju, karena petani kecil memiliki banyak klasifikasi berdasarkan ukuran modal, kepemilikan modal, tipologi lahan pertanian, dll. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki data ini.

Kondisi pendukung kedua adalah peningkatan lembaga alokasi lahan dan penegakan hukum yang berfungsi. Institusi yang ada kompleks dan bermasalah. Di bawah kurangnya koordinasi, lembaga-lembaga ini melibatkan berbagai otoritas dari berbagai lembaga negara dalam mengeluarkan izin tanah, yang mengarah pada tumpang tindih alokasi lahan. Upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengenalan Kebijakan Satu Peta dapat menjadi salah satu solusi. Namun, kebijakan tersebut sudah dalam tahap persiapan sejak 2016.

Setelah desentralisasi, lembaga alokasi lahan menjadi lebih kompleks. Institusi de facto telah memungkinkan perusahaan untuk tidak mengadopsi prosedur lengkap untuk alokasi lahan.

Dalam banyak kasus, perkebunan kelapa sawit memulai operasinya segera setelah mendapatkan izin lokasi (ijin lokasi) dan / atau izin perkebunan (IUP) dari pemerintah daerah, bahkan jika mereka belum mendapatkan pelepasan hutan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. dan hak untuk mengolah (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini terjadi karena prosedur lengkap untuk mendapatkan semua dokumen izin dianggap rumit dan mahal. Di Riau, gugus tugas khusus Dewan Legislatif Daerah (DPRD II) menemukan sekitar 1,7 juta ha perkebunan kelapa sawit tanpa izin pada tahun 2016.

Tidak hanya itu, mengingat wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi, perusahaan sekarang menghabiskan lebih banyak uang di daerah daripada di Jakarta. Melalui desentralisasi, klientelisme berkembang di tingkat daerah seperti yang terlihat dalam kasus korupsi yang melibatkan Amran Batalipu, bupati Buol di Sulawesi Tengah dan Hambit Bintih, bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, seperti diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini. Dengan demikian, penegakan hukum adalah kunci untuk meningkatkan lembaga-lembaga ini. Namun, karena praktik klientelistik dalam banyak kasus melemahkan mekanisme sanksi, reformasi dalam penegakan hukum pada dasarnya diperlukan.

Tanpa memiliki lembaga alokasi lahan yang lebih baik, ISPO yang baru akan membawa dampak kecil dalam mereformasi tata kelola kelapa sawit Indonesia. Sebagai skema sertifikasi yang didorong oleh negara atau sertifikasi, sertifikasi ISPO menilai legalitas tanah melalui dokumen izin seperti HGU dan IUP. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, penerbitan dokumen tersebut masih bermasalah.

Selain itu, tanpa penegakan hukum yang berfungsi, ISPO sebagai instrumen pengaturan tidak akan membuat perubahan. Ini karena instrumen peraturan hanya akan berfungsi ketika mekanisme sanksi berfungsi.

Kondisi pendukung ketiga adalah memiliki penerimaan pasar. Meskipun ISPO dipersiapkan untuk menjadi sertifikasi wajib sepenuhnya, dukungan pasar masih penting. Penerimaan pasar dapat memberikan insentif bagi pengusaha untuk mematuhi ISPO. Reputasi pemerintah dalam mengelola hutan negara harus ditingkatkan untuk mendapatkan pengakuan pasar. Untuk meningkatkan reputasi pemerintah, sekali lagi, lembaga alokasi lahan perlu ditingkatkan. Selain itu, transparansi adalah salah satu aspek penting untuk meningkatkan kelembagaan.

Secara keseluruhan, kondisi yang memungkinkan ini untuk keberhasilan implementasi sertifikasi ISPO saling terkait. Penyediaan data dapat mendukung upaya untuk meningkatkan lembaga alokasi lahan dan penegakan hukum. Alokasi lahan dan penegakan hukum yang lebih baik dapat meningkatkan penerimaan pasar seiring dengan meningkatnya kredibilitas sertifikasi. Karenanya, ketika ketiga persyaratan utama ini dipenuhi, sertifikasi ISPO yang baru akan berfungsi. (Ichsan Saif)

 

Penulis adalah peneliti kebijakan lingkungan di Yayasan KEHATI.

Artikel ini diterjemahkan dari artikel yang telah diterbitkan pada Jakarta Post, 30 Juli 2018 dan dapat diakses di https://www.thejakartapost.com/academia/2018/07/30/enabling-conditions-for-successful-ispo.html

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca