Artikel

Program Penguatan ISPO mendokumentasi hasil penemuan dari kerja lapangan dan studi melalui artikel. Artikel-artikel ini sangat bermanfaat dalam menginformasikan kegiatan program kepada publik. Artikel-artikel ini memuat perkembangan penyusunan Peraturan Presiden, hasil studi kesiapan sawit rakyat hingga proses pemetaan sawit.

Moratorium kelapa sawit: Masa depan apa yang ditawarkan?

Moratorium kelapa sawit: Masa depan apa yang ditawarkan?

admin - 15/04/2019, 11:18 WIB

Setelah lebih dari dua tahun menunggu, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan moratorium kebijakan izin perkebunan kelapa sawit pada 19 September. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2018. Tetapi perubahan apa yang ditawarkan oleh kebijakan moratorium?

Kebijakan ini dalam arti tanggapan pemerintah terhadap kritik global atas masalah alokasi lahan pada perkebunan kelapa sawit. Sejak percepatan ekspansi mereka di Indonesia pada 1990-an, perkebunan kelapa sawit sering dianggap sebagai pendorong utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ada empat agenda penting dalam peraturan tersebut. Pertama, pemerintah akan menunda penerbitan formulir pelepasan hutan selama pelaksanaan moratorium, yaitu tiga tahun sejak Inpres pertama kali dikeluarkan. Penundaan ini juga berlaku untuk aplikasi pelepasan hutan yang sedang berjalan yang telah diajukan, tetapi belum selesai atau telah diidentifikasi berada di kawasan hutan produktif. Ini juga berlaku untuk aplikasi pelepasan hutan yang sedang berlangsung yang telah memperoleh persetujuan prinsip di mana batas wilayah tidak berubah dan berada di kawasan hutan produktif.

Kedua, pemerintah akan meninjau semua izin perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan. Izin ini termasuk Izin Lokasi (Izin Lokasi), Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Budidaya, Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) atau Pendaftaran untuk Budidaya Perkebunan dan izin pelepasan hutan.

Peninjauan izin juga akan menilai apakah pemegang izin telah memenuhi kewajiban mereka, yang mencakup alokasi 20 persen dari total perkebunan untuk plasma dan pengembangan kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF).

Ketiga, pemerintah akan menindaklanjuti semua ulasan perizinan dengan dua opsi - mengembalikan tanah sebagai kawasan hutan dan / atau menegakkan hukum seperti mengenakan denda untuk pelanggaran.

Keempat, pemerintah akan memastikan pemenuhan pasokan buah kelapa sawit ke industri melalui upaya peningkatan produktivitas lahan, alih-alih perluasan lahan.

Berdasarkan empat agenda utama, dua perubahan penting ditawarkan oleh implementasi moratorium selama tiga tahun. Pertama, meningkatkan legalitas tanah. Meningkatkan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit nasional adalah salah satu aspek kunci untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan alokasi lahan di Indonesia rumit dan bermasalah. Penerbitan izin untuk perkebunan kelapa sawit adalah pengaturan formal yang melibatkan berbagai jenis informalitas. Oleh karena itu, meninjau dokumen izin dan menilai mereka sesuai dengan situasi di lapangan sangat membantu dalam mengungkapkan pelanggaran.

Untuk melakukan tinjauan yang efektif, diperlukan sumber daya yang memadai. Ini karena pemerintah perlu mengumpulkan data semua izin perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Saat ini, data tersebar di antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Upaya untuk mengumpulkan dan memverifikasi data akan membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga strategi yang efektif harus disiapkan oleh pemerintah.

Untuk memiliki data lengkap dari semua izin perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia adalah awal yang baik bagi pemerintah untuk menerapkan moratorium. Ketersediaan data adalah kondisi pemungkin yang kritis untuk setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi minyak sawit Indonesia. Misalnya, tanpa data perkebunan yang sah, mustahil untuk mengembangkan mekanisme keterlacakan untuk minyak sawit berkelanjutan. Mekanisme ini memastikan bahwa minyak sawit dipasok dari sumber yang berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan implementasi skema sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) juga perlu memiliki data perkebunan kelapa sawit Indonesia yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, ISPO harus bekerja secara paralel dengan moratorium untuk mendukung penyediaan data.

Kedua, peningkatan produktivitas lahan. Karena moratorium juga akan fokus pada peningkatan produktivitas lahan untuk petani kecil, ini berarti ia perlu bekerja untuk mempromosikan Praktek Pertanian yang Baik (Good Agriculture Practices - GAPs). Moratorium menetapkan bahwa intensifikasi lahan dimulai dengan penguatan institusi petani kecil. Lembaga yang diperkuat diharapkan dapat mengimplementasikan program strategis pemerintah untuk meningkatkan GAP, misalnya, program dukungan penanaman kembali. Program ini akan memasok petani kecil dengan benih, pupuk, pestisida dan manajemen kelapa sawit bersertifikat, sehingga meningkatkan produktivitas lahan.

Di sini, penyediaan data lengkap tentang perkebunan rakyat juga penting. Sejak Januari, KEHATI telah melakukan pemetaan petani kecil di 12 desa dan menemukan bahwa ada berbagai jenis petani kecil berdasarkan area perkebunan mereka dan bagaimana mereka mengelolanya. Di desa-desa ini, petani memiliki luas perkebunan 1 hingga lebih dari 25 hektar dan mengelola lahan mereka dengan tenaga kerja tambahan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013, seseorang hanya dapat mengelola tanah untuk tujuan pertanian tidak lebih dari 25 ha dan mendaftarkannya ke STDB. Ini menunjukkan bahwa beberapa petani kecil berada pada skala perusahaan sehingga mereka harus meningkatkan kapasitas mereka dalam GAP sendiri. Ketersediaan data dapat membantu pemerintah dalam mempersiapkan program dukungan penanaman kembali yang efektif untuk petani sasaran nyata yang memiliki tanah minimal.

Secara keseluruhan, kebijakan moratorium menawarkan peluang bagi industri minyak sawit Indonesia untuk meningkatkan legalitas lahan dan produktivitas. Ini sejalan dengan upaya untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. Namun, ketersediaan data lengkap perkebunan kelapa sawit, termasuk izinnya, masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. (Wiko Saputra dan Ichsan Saif)

 

Wiko Saputra adalah ekonom di AURIGA Nusantara dan Ichsan Saif adalah peneliti kebijakan lingkungan di Yayasan KEHATI.

Artikel ini diterjemahkan dari artikel yang telah diterbitkan pada Jakarta Post, 15 Desember 2018 dan dapat diakses di https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/oil-palm-moratorium-the-future-offered.html

Artikel Populer


  • Peraturan Presiden Untuk ISPO yang Baru

    Sebagai produser dan ekspo;

    baca
  • Pemetaan dan Pendataan Sawit Rakyat

    Ketidaktersediaan informas;

    baca
  • Kesiapan Sawit Rakyat Terhadap ISPO

    Sebagai salah satu subyek ;

    baca