Publikasi

Program Penguatan ISPO melakukan beberapa studi untuk mendukung keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan dalam program. Adapun studi-studi tersebut menjadi mungkin dilakukan dengan pelibatan mitra dan konsultan terkait. Publikasi studi-studi ini dilakukan untuk membuka akses public terhadap pengetahuan-pengetahun yang telah diperoleh.

Kepastian Hukum Bagi Perkebunan Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan (Kertas Kebijakan)

Kepastian Hukum Bagi Perkebunan Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan (Kertas Kebijakan)

admin - 11/06/2018, 10:15 WIB

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (PermenLHK P.83), dalam rangka menyelesaikan masalah penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan. Namun, patut dikhawatirkan bahwa pelaksanaan kedua peraturan tersebut akan menghadapi kendala serius di lapangan khususnya bagi pekebun sawit rakyat. Penyebabnya adalah norma-norma didalamnya membuat pekebun sawit rakyat yang sudah terlanjur menanam di kawasan hutan berpotensi untuk tidak bisa mendapatkan legalitas atas lahan kawasan hutan yang telah mereka kuasai. Padahal sebagaimana hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Java Learning Center (Javlec) baru-baru ini, penggunaan kawasan hutan tersebut belum tentu terjadi karena kesalahan mereka; namun misalnya karena ketidakjelasan/tumpang tindih peta kawasan hutan. Selain itu penguasaan dilakukan dengan alasan kemanusiaan yaitu untuk keperluan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Kertas kebijakan ini merupakan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk penyelesaian penguasaan hutan terutama akibat pembukaan lahan kebun sawit.

Unduh